APBD Rp 4,7 Triliun, Jatah Pegawai Pemprov Rp 896 M

"Apanya yangn mau ditetapkan sementara barang ini (APBD red) masih ada di Jakarta. Kita tidak mau membeli kucing dalam karung," kata Ketua Fraksi PDK, Adil Patu.

Adil juga menegaskan bahwa Fraksi PDK menolak penetapan APBD 2012 karena masih banyak item di dalamnya yang belum melalui pembahasan. Seperti, beber Adil, anggaran pendidikan gratis, kesehatan gratis serta anggaran bantuan untuk beasiswa. Adil berdalih hal ini belum pernah dibahas di tingkat komisi. (jpnn)