APBN 2011 Dinilai Sangat Rawan Korupsi

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2011 kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini datang dari Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, yang menyatakan bahwa penyusunan RAPBN 2011 tak lebih dari sekadar pencitraan politik pemerintahan SBY-Boediono. Selebihnya menurut mereka, tidak ada berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Dalam rilis resmi koalisi ini, dijelaskan bahwa dalam APBN 2011, akan ada pengadaan untuk 4.041 kendaraan dinas roda empat dan roda dua senilai Rp 32,572 miliar di 20 kementerian/lembaga (K/L). Pengadaan kendaraan tersebut ditengarai sebagai lahan subur korupsi. Apalagi, mengingat berdasarkan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan kendaraan dinas dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Dari penelusuran, ungkap koalisi tersebut, juga ditemukan banyak standar biaya kendaraan dinas yang melebih standar biaya yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 100 tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum. Sebagai contoh, di BPK akan diadakan 49 unit kendaraan dinas dengan nilai Rp 24,8 miliar, atau (dengan harga) per unit Rp 506,6 juta. Padahal berdasarkan PMK, standar biaya pengadaan kendaraan setingkat eselon I hanya Rp 400 juta.

Selain itu, koalisi LSM ini juga menyorot pengadaan setidaknya 3.109 notebook atau komputer senilai Rp 32,5 miliar di tujuh K/L pada tahun 2011. Padahal aset berupa notebook dan komputer adalah aset yang paling sulit untuk diidentifikasi keberadaannya, sehingga dinilai sangat rawan korupsi.