APBN 2011 Dinilai Sangat Rawan Korupsi

APBN 2011 juga dinilai rawan pemborosan. Senilai Rp 6,1 triliun belanja modal dalam RAPBN 2011 disebutkan akan terserap hanya untuk perawatan dan pengadaan gedung kantor atau rumah dinas. Pengadaan ini jelas tidak berkorelasi pada pertumbuhan ekonomi, termasuk di antaranya pengadaan kantor perwakilan DPD di ibukota provinsi dan Gedung DPR.

"Banyak yang kita sorot dari APBN 2011. Karena itu, kita meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk segera membenahi nomenklatur dalam RKA K/L yang terstandarisasi dan akuntabel. Banyak temuan, K/L mengunakan nomenklatur yang berbeda-beda, yang dapat menjadi sumber pemborosan anggaran, termasuk koreksi terhadap standar biaya pada RKA K/L," tegas salah seorang anggota koalisi, Donny Setiawan.

Saat ditanyakan perihal kritik yang menyoroti APBN 2011 ini, Menkeu Agus Martowardojo yang ditemui di kantor Menko Perekonomian, Senin (18/10), mengaku belum mempelajari hal-hal yang dikritisi secara tajam tersebut. "Saya cek dulu, ya. Karena kita itu masih bicara pengesahan RAPBN 2011 di Banggar, (pada) 26 Oktober 2010. Jadi tentang detail apakah ada kekhawatiran pengadaan notebook dan kendaraan dinas, saya justru ingin tanya, di area apa yang mereka khawatirkan," tegas Agus, sambil balik mengomentari pernyataan tim koalisi LSM itu.

Agus pun enggan menanggapi perihal terjadinya pembengkakan harga pengadaan mobil dinas, yang disebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Nanti saya akan periksa dulu. Saya periksa dahulu, karena ada (perbedaan) satuan harganya yang tinggi dibandingkan kondisi rill," katanya singkat. (afz/jpnn)