APBN Berpotensi Dikorupsi Sejak Masih Disusun

Karenanya Arif menegaskan, sangat perlu untuk mendorong pembentukan Panitia Kerja Mafia Anggaran di DPR RI. "Walaupun terkesan jeruk makan jeruk," ungkapnya.

Namun anggota Badan Anggaran DPR RI, M Romahurmuziy, mengatakan bahwa proses perencanaan anggaran saat ini lebih transparan daripada pembahasan undang-undang lainnya.

Sedangkang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Adrianof Chaniago, menegaskan, kadang pemerintah dan DPR lupa tentang kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang mesti tercakup dalam APBN. "Ketika ribut-ribut, baru ramai. Tapi, ketika sudah menyusun anggaran lupa," katanya.

 

Harusnya kata dia, anggaran dialokasikan untuk pembangunan sosial. "Tetapi bukan bantuan sosial," cetusnya.(boy/jpnn)