APBN Tak Akan Diobral untuk Jaminan Sosial
BPJS Kesehatan Baru Bisa Setelah 2013
Rabu, 20 Juli 2011 – 00:20 WIB
Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak bermain-main dengan persoalan pendanaan dalam hal penerapan jaminan sosial. Menurut Sofyan, kekhawatiran pemerintah tentang kemungkinan jaminan sosial bakal membebani keuangan negara juga menjadi kekhawatiran pengusaha.
Salah satu yang dikhawatirkan kalangan pengusaha, sebut Sofyan, jika nantinya terjadi gagal bayar oleh pemerintah. Sebab, kegagalan pemerintah membayar jaminan sosial dikhawatirkan akan berimbas ke keuangan pengusaha.
Menurut aktivis 66 itu, penerapan jaminan sosial memiliki resiko dan implikasi yang tinggi dalam hal pendanaan. "Jangan coba-coba membuat sesuatu yang kita belum tahu akibatnya. Nanti kita (pengusaha) dan buruh juga yang akan membayar. Kecuali kalau pemerintah benar-benar yakin bisa membayar,” tandasnya.(ara/jpnn)
JAKARTA – Keinginan masyarakat untuk bisa memperoleh jaminan sosial secara menyeluruh dari negara sepertinya belum bisa terwujud dalam waktu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pengamat: Prabowo Bisa Mengajukan Penundaan PPN 12 Persen dalam APBNP 2025
- ASDP Catat Lebih dari 1.400 Kendaraan Menyeberang menuju Pulau Samosir Libur Nataru 2024-2025
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar
- Dukung Reformasi Berkelanjutan di Bea Cukai, Bappisus Tekankan Pentingnya Kolaborasi
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor