APBN Tertekan, SBY Janji Pelajari Harga BBM

Dalam APBN-P 2011, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi subsidi BBM akan naik dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 120,7 triliun. Artinya, terjadi kenaikan subsidi sebesar Rp 24,8 triliun atau naik 29 persen dari pagu anggaran 2011. Hal ini disebutkan karena terjadi perubahan asumsi harga minyak dari USD 80 per barel menjadi USD 95 per barel. Sementara kurs rupiah terapresiasi dari Rp 9.250 per USD menjadi Rp 8.800 per USD. Sementara volume kebutuhan konsumsi BBM diprediksi meningkat dari 38,6 juta kiloliter menjadi sekitar 40,5 juta kiloliter.

Meski anggaran diklaim meningkat drastis, namun pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi, serta belum ada rencana kenaikan. Pemerintah khawatir, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi dan berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. "Pemerintah belum berencana untuk menaikkan harga BBM. Menaikkan harga BBM harus dipelajari dengan baik. Jangan sampai tingkat kemiskinan masyarakat semakin diperburuk," kata Menkeu Agus Martowardojo pula.

Lambannya pemerintah menentukan sikap ini, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, sebenarnya dapat dimaklumi. Karena setiap kebijakan terkait harga BBM berdampak langsung pada angka kemiskinan. 'Pada tahun 2006, kita pernah mengalami peningkatan jumlah orang miskin, dari 35 juta menjadi 39 juta, atau dari 15 persen menjadi 17 persen. Ini sungguh luar biasa, karena waktu itu kenaikan BBM hampir 100 persen," ungkap Rusman.

Saat itu, tambah Rusman, kebijakan kenaikan yang cukup drastis membuat masyarakat Indonesia terkejut dan tidak siap. Dampaknya menjalar hingga ke garis bawah, dan angka kemiskinan langsung membludak tidak terkendali. "Kebijakan BBM berpotensi pada terciptanya angka kemiskinan. Setiap kebijakan BBM naik Rp 500, kami prediksi menyumbang inflasi 2,25 persen. Itu baru dampak langsung. Belum termasuk dampak tidak langsung seperti pada kendaraan," ujarnya. (afz/jpnn)