Apdesi Dorong Kemendagri Evaluasi Tugas Pemkab Dalam Pengelolaan Dana Desa

"Saatnya pemerintah pusat menjangkau langsung pemerintahan desa," jelasnya.

Dia menyesalkan karena alih-alih melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, pemkab di bawah bupati malah menjadikan dana desa sebagai ladang baru korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Maka dibutuhkan satuan tugas dana desa di tingkat kabupaten yang melibatkan unsur masyarakat sipil," katanya.

Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowan menilai ide pembentukan tim evaluasi dana desa sangat tepat untuk merespons maraknya penggunaan anggaran pendapatan belanja desa secara tidak bertanggung jawab.

Bahkan, kata dia, saat ini semakin banyak kasus hukum yang bersumber atau diakibatkan oleh program pembangunan desa. (boy/jpnn)