APDESI Versi Kemenkumham Mengutuk Pencatutan Nama Organisasinya Terkait Dukungan Jokowi 3 Periode

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengutuk keras pencatutan nama organisasi oleh sejumlah oknum dengan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Sekretaris Jenderal APDESI pimpinan Arifin, Muksalmina menyebut Surtawijaya mencatut nama asosiasi kepala desa tersebut.

Dia mengatakan kepengurusan APDESI pimpinan Arifin sah berdasarkan AHU-0001295.AH.01.08 Tahun 2021.

"Kami tidak pernah panggil mereka kubu, tetapi mereka pakai nama kami, itu lebih ekstrem. Dasar hukum kami ada, kenapa mereka masih bisa pakai nama APDESI?" kata Muksalmina saat dihubungi JPNN.com, Kamis (31/3)

Dia menyebutkan akibat pencatutan nama itu, pihaknya mengalami dampak yang buruk di daerah-daerah.

"Cukup banyak komplain dari teman-teman kami, kenapa mereka bisa pakai nama AAPDESI. Ini jadi aneh bin ajaib. Itu dasar apa yang mereka pakai sehingga bisa lolos administrasi," lanjut dia.

APDESI mempertanyakan kepada pemerintah terkait pencatutan nama organisasi mereka.

Padahal APDESI merupakan organisasi yang berbadan hukum dan diakui lewat SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

APDESI pun menyayangkan sebab dalam insiden tersebut semua anggotanya ikut dalam politik praktis, bahkan mendukung Jokowi hingga tiga periode.

"Mempertanyakan kepada pemerintah mengapa nama organisasi masyarakat APDESI yang sudah terdaftar di Kemenkumham masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak," pungkas Muksalmina.

Sebelumnya, DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya saat dijumpai media usai acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022, Selasa (29/3).

"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah, kan, ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kami inginkan," ujar dia. (mcr8/jpnn)