Apel Gelar Pasukan di Inhu, Tekankan Sinergritas Semua Pihak Agar Pilkada Damai
jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Polres Indragiri Hulu (Inhu) menggelar apel gelar pasukan operasi mandiri kewilyahahan dengan sandi Operasi Mantap Praja (OMP) Lancang Kuning pengamanan Pilkada 2024.
Dalam pengamanan pilkada ini Polres Inhu bersama seluruh stakehokder lainnya akan mengedepan sinergitas dalam melakukan pengamanan sebelum, sesaat, dan sesudah pencoblosan nantinya.
Sinergitas ini bukan hanya kepada pihak TNI-Polri, pemerintah daerah, penyelelenggara pemilu, tetapi, kepada tokoh masyarakat, agama, tokoh adat, tokoh pemuda maupun berbagai elemen dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Inhu.
Apel gelar pasukan di RTH Beringin Kecamatan Rengat ini dipimpin Wakil Bupati Inhu Junaidi Rachmat didampingi Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar.
Apel ini juga menandakan dimulainya operasi pengamanan Pilkada yang akan berlangsung selama 127 hari, sejak Selasa 27 Agustus hingga 31 Desember 2024.
Tim gabungan TNI, Polri, hingga pihak terkait di wilayah Inhu menurunkan 2/3 kekuatan yang ada di Polres dan ditambah kekuatan dari TNI, Satpol PP, dan Linmas.
"Mari kita jaga Inhu dari orang-orang atau kelompok yang akan mengganggu proses Pilkada ini dengan menyebar informasi hoaks, black campaign menggunakan isu suku, agama dan ras, serta politik identitas,” kata Wabub Inhu Junaidi Rachmat.
Junaidi mengingatkan kepada seluruh personel TNI-Polri, ASN maupun penyelengara pemilu serta stakeholder lainnya untuk menjaga netralitas selama proses Pilkada berlangsung demi terciptanya situasi yang kondusif.
Polres Indragiri Hulu (Inhu) menggelar apel gelar pasukan operasi mandiri kewilyahahan dengan sandi Operasi Mantap Praja Lancang Kuning pengamanan Pilkada 2024.
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Di MK, Kubu Petrus Omba Sebut Dalil Gugatan Seharusnya Selesai di Bawaslu atau PTUN
- Peringati Isra Mikraj, Polres Inhu Santuni Anak Yatim
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- BSKDN Ungkap Isu-Isu Strategis dalam Evaluasi Pilkada 2024
- Penasihat Hukum Minta Majelis Hakim Soroti Rekomendasi Bawaslu terkait Pilkada Madina