Apemindo: Pemerintah Lemah Dalam Renegosiasi Kontrak Tambang

Seperti diketahui bahwa ada enam hal pokok yang menjadi wajib direnegoisasi yaitu seputar royalti, divestasi saham, pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter), perpanjangan kontrak, penggunaan jasa dan barang dari dalam negeri, dan luas wilayah pertambangan.

Kontrak karya sendiri seharusnya berubah menjadi IUP setelah satu tahun setelah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba disahkan pada 2009.

Jadi, perubahan status Kontrak Karya Freeport seharusnya sudah berubah pada 2010, dan pada tahun itu pula pemerintah sebenarnya harus menyelesaikan renegosiasi dengan Freeport.

Sejauh ini tindakan pemerintah tersebut jelas buat para pengusaha dalam negeri merupakan tindakan yang berat sebelah dan cenderung menerapkan perbedaan terhadap sesama pelaku di dunia usaha pertambangan, terutama mineral yang menjadi wilayah dari para anggota Apemindo. (boy/jpnn)