APHTN-HAN Dorong Pengesahan RPP Pemda Berbasis Data Desa Presisi
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN-HAN) mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.
“Berharap melalui PP ini arah pembangunan ke depan lebih presisi, terarah serta terintegrasi dari Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke tingkat Pemerintah Pusat. Dengan demikian, tidak ada lagi data-data merugikan negara,” kata Sekjen APHTN-HAN yang juga Dekan FHU Universitas Jember Prof Bayu Dwi Anggono dalam keterangan pers tertulis, Senin (28/11/2022).
Profesor Bayu menjelaskan dorongan tersebut berdasarkan hasil Forum Discussion Group APHTN- HAN di Bali pada Minggu (27/11/2022).
Para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang hadir di antaranya Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH., M.Hum (Guru Besar HTN FH Universitas Mataram), Prof Dr. Bayu Dwi Anggono, SH.MH (Dekan FH Universitas Jember), Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.MH (Dekan FH Universitas Udayana).
Selanjutnya, Dr. Mexasai Indra SH,MH (Dekan FH Universitas Riau), Dr. Oce Madril, SH.MA (Akademisi FH UGM), Dr Agus Riewanto SH.MH (Akademisi FH UNS), dan Dr. Duke Arie Widagdo, SH.MH (Akademisi FH Universitas Gorontalo), Dr. Jimmy Z Usfunan, SH, MH (Akademisi FH Univ Udayana).
“Di balik angka dalam data negara ada nyawa dan nasib jutaan rakyat yang pertaruhkan. Maka itu, lanjutnya, diperlukan regulasi hukum secara presisi,” kata Bayu yang juga dekan FHU Universitas Jember ini.(fri/jpnn)
APHTN-HAN mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Banyak Honorer Teknis dan GTT Diabaikan Pemda, Bagaimana Non-ASN Bisa Tuntas
- Lewat Inpres, Prabowo Desak Kementerian & Pemda Hemat Anggaran Rp 306 Triliun
- BKN Ungkap Jumlah Pemda yang Mengajukan Formasi Tambahan PPPK 2024, Mengejutkan!
- Kemendagri Dorong Pemda Terapkan ETPD Guna Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Komisi IV Dorong Pemda Aktif Berkontribusi Menyukseskan MBG
- MenPANRB Rini Dorong Kepala Daerah Memastikan Honorer Daftar PPPK Tahap 2