APIHATI Dorong Penguatan Komunikasi Antarpelaku Usaha dan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pelaku Ikan Hias Air Tawar Indonesia (APIHATI) menyelenggarakan bersama pemerintah dan pelaku usaha ikan hias Indonesia di Pusat Promosi Ikan Hias Johar Baru, belum lama ini.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara pemerintah sebagai regulator dan para stakeholder. Ada kontes ikan hias siklid dan channa,” terang Ketua Harian APIHATI April Baja dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12).

Selain kontes ikan hias, lanjut April, kegiatan itu juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten.

Tampak hadir juga Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Haryono, M.Si dan perwakilan dari Pusat Karantina Ikan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Totong.

Selain itu, hadir Soenarto yang merupakan perwakilan dari Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Ditjen Budidaya KKP, dan Edo dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen PRL KKP.

“Berbagai isu perdagangan ikan invasif dan predator dari perspektif ekonomi dan regulasi dalam perspektif Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Indonesia (PermenKP) No. 19 Tahun 2020 yang membawa kegelisahan dari sejumlah pelaku ikan hias di Indonesia dibahas dalam diskusi tersebut,” kata April.

Menurut dia, pembahasan tersebut dilakukan mengingat banyak jenis ikan yang dilarang beredar sudah terlanjur dilakukan budidaya dan membebani pengusaha.

“Sebab, jenis ikan tersebut berdasarkan PermenKP 19/2020 dilarang untuk dijual belikan namun di sisi lain pengusaha sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit dalam membudidayanya,” imbuh April.