Apindo Anggap Sulit Ajukan Keberatan UMK
Ancam Keluar dari Dewan Pengupahan
jpnn.com - SURABAYA – Ada memang peluang bagi para pengusaha mengajukan penangguhan atas besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah ditetapkan Gubernur Soekarwo.
Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim menilai permohonan penangguhan itu sangat ribet. Bahkan, selama ini pengajuan beberapa perusahaan sering kali gagal.
Menurut Kabid Pengupahan Apindo Jawa Timur Johnson Simanjuntak, upaya Pemprov Jatim memberikan peluang pengusaha untuk mengajukan penangguhan tersebut tidak benar-benar serius.
’’Praktiknya itu sangat sulit. Syarat penangguhan sangat banyak,’’ ujarnya seperti diberitakan Jawa Pos.
Salah satu syarat yang sulit bagi para pengusaha adalah mendapatkan persetujuan dari serikat buruh. Hal itu juga pernah dilakukan sejumlah pengusaha di Jatim setelah penetapan UMK. ’’Jadi, akhirnya percuma juga mengajukan penangguhan,’’ ujarnya.
Meski begitu, lanjut dia, itu tidak berarti para pengusaha pasrah. Menurut Johnson, pihaknya tetap berusaha mengajukan keberatan atas besaran UMK 2015.
’’Senin (besok, Red) kami rapat untuk menentukan langkah dalam menyikapi kenaikan upah minimum tersebut,’’ tuturnya.
SURABAYA – Ada memang peluang bagi para pengusaha mengajukan penangguhan atas besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah ditetapkan
- Garuda Indonesia dan Pusat Fertilitas Alpha IVF & Women’s Specialists Kuala Lumpur Teken Kerja Sama
- Melangkah Maju Menjadi Satu, PT BGR Logistik Indonesia Rayakan HUT ke-3
- 56% Bisnis di Indonesia jadi Korban Fraud Digital, 4 Langkah Penting ini Perlu Diambil
- Konsisten Terapkan Produk Halal, Ajinomoto Raih Penghargaan IHATEC
- Sinar Mas Land Sukses Menyelenggarakan DNA Leadership Summit di BSD City
- Efek Aquabike Championship 2024 Penumpang Ferry di Danau Toba Melonjak 12,7%