Apindo Anggap Sulit Ajukan Keberatan UMK
Ancam Keluar dari Dewan Pengupahan

jpnn.com - SURABAYA – Ada memang peluang bagi para pengusaha mengajukan penangguhan atas besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah ditetapkan Gubernur Soekarwo.
Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim menilai permohonan penangguhan itu sangat ribet. Bahkan, selama ini pengajuan beberapa perusahaan sering kali gagal.
Menurut Kabid Pengupahan Apindo Jawa Timur Johnson Simanjuntak, upaya Pemprov Jatim memberikan peluang pengusaha untuk mengajukan penangguhan tersebut tidak benar-benar serius.
’’Praktiknya itu sangat sulit. Syarat penangguhan sangat banyak,’’ ujarnya seperti diberitakan Jawa Pos.
Salah satu syarat yang sulit bagi para pengusaha adalah mendapatkan persetujuan dari serikat buruh. Hal itu juga pernah dilakukan sejumlah pengusaha di Jatim setelah penetapan UMK. ’’Jadi, akhirnya percuma juga mengajukan penangguhan,’’ ujarnya.
Meski begitu, lanjut dia, itu tidak berarti para pengusaha pasrah. Menurut Johnson, pihaknya tetap berusaha mengajukan keberatan atas besaran UMK 2015.
’’Senin (besok, Red) kami rapat untuk menentukan langkah dalam menyikapi kenaikan upah minimum tersebut,’’ tuturnya.
SURABAYA – Ada memang peluang bagi para pengusaha mengajukan penangguhan atas besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah ditetapkan
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara
- BRI Insurance Bayarkan Klaim Asuransi Alat Berat Senilai Rp 438 Juta
- JCI East Java Dorong Pengusaha Muda Aktif Mengembangkan Diri
- Ekonom Mewanti-Wanti, Pengelolaan Danantara Jangan jadi Bola Panas
- Telepon Kadishub di Sela Retreat, Agung Nugroho Ingin Tarif Baru Parkir Terealisasi
- Pererat Kebersamaan, MS Glow Ajak Mitra Liburan ke Spanyol