APKASI Anggap Tak Ada Korelasi Pilkada Langsung dengan Korupsi

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor menepis anggapan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung berkorelasi dengan maraknya korupsi. Menurutnya, ada sekitar 300 kepala daerah hasil pilkada langsung yang terseret korupsi. Namun, dalam catatan Isran juga terdapat sekitar 3300 anggota DPRD yang terjerat kasus hukum.

 “Berarti berapa kali lipat? Artinya mereka (DPDR, red) lebih banyak berbuat kesalahan dibanding kepala daerah,” kata Isran kepada wartawan di Gedung DPRD, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9) malam.  

Menurutnya, tidak ada satu fakta ataupun fakta yang menunjukkan kepala daerah  yang terjerat korupsi karena untuk membayar utang karena mengikuti pilkada langsung. “Tidak ada korelasi antara pemilihan langsung dengan korupsi. Korupsi itu personal,” ungkapnya.

Menurutnya, merebaknya korupsi karena negeri ini belum punya sistem yang dapat mencegah orang melakukannya. Isran pun meyakini DPR akan tetap memilih mekanisme pilkada secara langsung dalam RUU Pilkada. “Perasaan saya mengatakan akan tetap (pilkada) langsung,” tegasnya.
 
Lebih jauh Isran justru mengaku tidak paham dengan sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang ingin mengubah mekanisme pilkada. Sebab, kata Isran, awalnya mmengusulkan pemilihan bupati dan wali kota dilakukan secara langsung, sedangkan pemilihan gubernur tidak langsung atau melalui DPRD.

“Tapi, pertengahan 2013 RUU Pilkada untuk bupati dan wali kota melalui DPRD dan gubernur secara langsung. Saya tidak mengerti dia (mendagri, red) kenapa mengubah itu, tanyakan ke dia,” papar Isran.(boy/jpnn)