Apkasi Ingin Sistem Penyelenggaraan UN Dikendalikan Daerah
Laporkan Dampak Penundaan UN ke DPD
Kamis, 18 April 2013 – 03:15 WIB
Irman memaparkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia tidak merata sehingga Pusat harus memberikan kesempatan pada daerah untuk dapat mendorong pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kata dia, pendidikan di daerah tidak bisa diseragamkan begitu saja.
“Biarlah UN ini berjalan dulu, nantinya akan kita evaluasi apakah masih perlu atau tidak, ke depannya semoga Menteri Pendidikan dapat duduk besama DPD dan Apaksi. Kita rumuskan bagaimana bagusnya, karena Indonesia ini kan luas sekali dan beragam,” pungkasnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) turut prihatin penundaan Ujian Nasional (UN). Bentuk keprihatinan itu diwujudkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Diberi Banyak Apresiasi Saat Evaluasi Kinerja di Kemendagri
- Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj Gubernur Sumut, Luar Biasa
- 5 Berita Terpopuler: Pernyataan BKN Keluar, Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Ada tetapi Tanpa Tunjangan, Waduh
- Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 3,8 Juta, Jam Kerja Part Time Belum Jelas
- Peradi Masih jadi Pilihan Utama Calon Advokat Untuk Ikuti PKPA
- Masjid Indonesia Pertama di Yokohama Jepang Resmi Dibangun