APKASI Tegaskan Pilkada Langsung Lebih Demokratis
jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor terus menyuarakan penolakannya atas mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD sebagaimana dituangkan dalam RUU Pilkada yang malam ini akan diputuskan di DPR RI malam ini. Isran menegaskan bahwa penolakannya atas mekanisme pilkada lewat DPRD bukan didasari kepentingan pribadi.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi dari rakyat yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Saya bukan ngotot untuk kepentingan pribadi. Saya ngotot untuk memertahankan hak kedaulatan rakyat yang sudah dimiliki oleh mereka dalam hal pilkada,” kata Isran kepada wartawan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9) malam.
Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur itu mengatakan, pilkada langsung maupun lewat DPRD memang demokratis. Namun, lanjutnya, derajat demokratisnya jelas lebih tinggi pilkada langsung.
“Pasti kalau ini sama-sama demokratis, pasti ada yang lebih demokratis, kan gitu. Maka yang lebih demokratis menurut kami para bupati se-Indonesia dan menurut rakyat yang saya dengarkan seluruhnya, itu lebih demokratis kalau (pilkada) langsung,” katanya.
Isran menambahkan, Apkasi dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sudah menyatakan sikap menolak pilkada lewat DPRD. Banyak hal yang dikhawatirkan Isran kalau pilkada lewat DPRD.
Politikus Partai Demokrat itu lantas membeber pengalaman di Indonesia pada 2000 hingga 2004 saat pilkada lewat DPRD. “Banyak bupati yang direcoki anggota DPRD,” katanya.
Parahnya lagi, Isran melanjutkan, terjadi tawar-menawar selama lima tahun masa jabatan kepala daerah dengan DPRD yang memilihnya. Jika permintaan DPRD tak dipenuhi, lanjut Isran, maka laporan pertanggung-jawaban kepala daerah akan ditolak.
“Bahkan kalau tidak dipenuhi, LPS belum dibacakan saja sudah ditolak seminggu sebelumnya. Padahal, belum tahu isi (LPj) itu apa. Itu kan fakta, silahkan saja tulis, tidak masalah itu karena itu fakta,” pungkasnya.(boy/jpnn)
JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor terus menyuarakan penolakannya atas mekanisme pemilihan
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen
- Mewujudkan Transportasi Hijau Terpadu Perlu Kolaborasi Multi-Pihak
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Indonesia Re Raih Anugerah BUMN Informatif Berkat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
- Bergerak di Jepara, Tim Penindakan Bea Cukai Kudus Temukan Rokok Ilegal Sebanyak Ini
- Mendagri Tito Dukung Penuh Perayaan Natal Nasional 2024 di GBK