APKASI Tuntut Dana Bagi Hasil Pajak Ekspor CPO

“Dengan adanya pertemuan ini diharapkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah berkenaan dengan perkebunan kelapa sawit dapat ditemukan solusinya, karena peran Gabungan para pengusaha sawit ini akan sangat besar untuk mengakomodir masalah-masalah yang dihadapi serta diharapkan mampu membuat terobosan-terobosan,” kata Isran.

Diakui pula Isran, aktivitas budidaya dan pengolahan perkebunan kelapa sawit  telah berdampak langsung pada rusaknya infrastruktur jembatan dan jalan, baik jalan Negara, provinsi maupun kabupaten serta lingkungan sekitar dan jalur yang menghubungkan kawasan perkebunan dengan pelabuhan. Termasuk tempat-tempat yang dituju dalam pengangkutan sawit dan alat-alat produksi yang diperlukan.

“Makanya, biaya perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan  cukup besar dan selama ini semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, padahal daerah tidak mendapatkan Dana Bagi hasil (DBH) dari rangkaian aktivitas budidaya pengolahan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.

Untuk itu, selain mendapatkan dana bagi hasil pajak ekspor CPO, Isran juga minta agar daerah diperkenankan menarik retribusi dari sektor perkebunan sawit.  Sebab, saat ini banyak daerah penghasil sawit yang justru kesulitan membangun daerahnya, terutama membangun infrastruktur.