APKI Dukung Grand Bargain 2.0 untuk Perbaikan Sistem Kemanusiaan Global

jpnn.com, JAKARTA - Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein menyampaikan Grand Bargain yang krusial selama ini belum terasa gaungnya di tingkat nasional apalagi pada tataran akar rumput.

“Oleh karena itu, saya menyarankan kepada pemerintah, lembaga-lembaga PBB, donor, NGO, dan masyarakat sipil untuk memanfaatkan revisi ke arah Grand Bargain 2.0. Ini sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi. Kita perlu menyusun suatu Grand Design nasional bidang kemanusiaan yang disepakati secara Pentahelix,” kata Rahmawati Husein dalam keterangan tertulisnya dari Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI) di Jakarta, Minggu (4/7/2021).

Dia mengatakan APKI menyampaikan tanggapan awal mengenai Grand Bargain 2.0 dengan mendorong kehadiran pemerintah dari Global South seperti Indonesia, pembentukan National Reference Group yang independen, dan tetap mengejar komitmen global untuk menyalurkan setidaknya 25 persen dana kemanusiaan langsung ke pelaku lokal di garis depan.

Menurut Rahmawati, Grand Bargain 2.0 harus memosisikan sistem kemanusiaan berkaitan dengan perubahan iklim - pembangunan - pemeliharaan perdamaian pada kerangka kerja besar SDGs.

Dia menyebut APKI menegaskan Grand Bargain 2.0 harus memperluas jangkauannya kepada CSOs/LSM lokal yang walaupun mandatnya bukan kemanusiaan, namun mereka dipastikan melaksanakan respons kemanusiaan ketika terjadi bencana atau krisis.

Sementara itu, Puji Pujiono, anggota AP-KI dari SEJAJAR menjelaskan di negara-negara rawan bencana seperti Indonesia respons kemanusiaan harus menjadi suatu life skill seperti halnya P3K.

“Semua Pemda dan LSM lokal harus menguasainya dan mampu melaksanakan ketika diperlukan di mana saja dan kapan saja. Akuntabilitas sistem kemanusiaan yang vertikal ke atas juga menjadi aspek yang disoroti oleh APKI,” kata Puji Pujiono.

Sementara itu, Muhammad Ali Yusuf, anggota AP-KI dan Humanitarian Forum Indonesia, menyampaikan sudah saatnya akuntabilitas sistem dan bantuan kemanusiaan yang selama ini mengarah ke atas pada donor dan lembaga internasional diputar secara radikal menjadi akuntabilitas kepada komunitas terdampak.