Aplikasi E-coordination Pacu Kinerja Jaksa

jpnn.com - MATARAM - Rencana program E-Coordination yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat  kejaksaan kini tidak bisa “santai” dalam menangani perkara korupsi.

Alasannya, setiap penanganan kasus korupsi akan mudah terpantau lembaga anti rasuah. Kajati NTB Tedjolekmono mengatakan, adanya program E-Coordination akan memicu kinerja jaksa.

”Meskin tidak pernah kami niatkan untuk berlama-lama, tapi memang benar, sekarang jadi terpacu. Karena perkembangan detik demi detik bisa langsung dimonitor KPK,” kata Tedjo usai pelantikan Wakil Kejati NTB yang baru di Kejati (10/11).

Tedjo meyakini,  aplikasi tersebut merupakan hal bagus untuk penindakan tipikor ke depannya. Kajati NTB mengaku megapresiasi  aplikasi e-coordination, yang rencananya akan diluncurkan akhir bulan ini.

”Kita menyambut baik program dari KPK ini,” ujar dia seperti dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group).

Lebih lanjut, kata Tedjo, melalui e-coordination penanganan perkara korupsi akan saling terkoneksi. Antara jaksa, kepolisian, dan KPK. Sehingga, masing-masing instansi bisa melihat perkembangan perkara yang ditangani.

Terobosan tersebut, dinilai bagus untuk penanganan perkara. Terutama bagi KPK. Mereka dapat melihat apa yang menjadi kendala di kejaksaan dan kepolisian.

Selama ini, kendala penanganan kasus korupsi di kejaksaan, biasanya berkaitan dengan persoalan ahli. Untuk meminta bantuan ahli, dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Di sisi lain, anggaran kejaksaan terkadang tak cukup.