Aplikasi Migor
Oleh: Dahlan Iskan
Atau kapan-kapan.
Videonya jelas sekali. Maksud di video itu juga jelas. Namun, masih ada yang harus lebih jelas: bagaimana tata cara ekspor yang baru.
Video itu, tentu, tidak memerinci tata cara ekspor CPO dan minyak goreng.
Harus ada video lain sebagai tata laksana video Presiden Jokowi. Bahkan video siapa pun tidak cukup lagi.
Harus sangat perinci. Harus ada angka-angka. Tanggal-tanggal. Dokumen-dokumen. Semua itu hanya bisa jelas kalau bentuknya dokumen tertulis.
Dokumen tertulis itu juga harus bisa jadi pegangan –dasar hukum. Agar kelak tidak ada yang jadi tersangka hanya karena dianggap melanggar dokumen.
Maka bentuk aturan pelaksanaan pencabutan larangan ekspor itu harus SK menteri. Atau peraturan menteri.
Berarti menteri perdagangan yang harus membuat dan menerbitkannya. Tanpa menteri perdagangan, video keputusan presiden itu tidak bisa dilaksanakan.
Ada yang menghitung berapa devisa yang hilang. Berapa pula penghasilan negara yang batal masuk dari pajak dan non pajak. Angkanya fantastis.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Celeng Banteng