JPNN.com 
APMMI Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Berantas Mafia Aset di Kemenkeu
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) harus memberi perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Daud Soulisa, peserta aksi Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (APMMI) di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Selain itu juga, menurut dia, LPEI juga harus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah dan membantu pengembangan bisnis, serta membantu pengembangan infrastruktur.
“Biaya pembangunan tinggi, maka dengan ini kami menyatakan dan menyampaikan pernyataan sikap kami untuk menuntut agar seluruh Direksi LPEI dinonaktifkan,” ungkapnya.
Ia juga menuntut agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang agar dinilai secara transparan, sehingga tidak merugikan pelaku usaha.
“Kami mencatat, ada 117 kasus yang melibatkan LPEI, berdasarkan data direktori putusan Mahkamah Agung (MA),” bebernya.
“Terdapat debitur dari berbagai daerah seperti Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta menggugat LPEI ke Pengadilan Negeri,” imbuhnya.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) harus memberi perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi.
- KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit LPEI, Kerugian Rp11,7 Triliun
- Bea Cukai dan LPEI Berkolaborasi Dorong UMKM Memperluas Pasar ke Luar Negeri
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Usut Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos PT Cakra Kencana Indah dan PT Mitra Adiperkasa
- Aturan Baru, Barang Kiriman Jemaah Haji Maksimal Nilainya Rp 24,5 Juta Bebas Bea Masuk
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
