APPI Dukung UU Penyiaran Dibawa ke MK

Sebelumnya, MK menilai bahwa proses akuisisi lembaga penyiaran, seperti yang dilakukan PT EMTK atas Indosiar akibat pemerintah lalai melaksanakan undang-undang.  Kementerian Kominfo dan Bapepam-LK dinilai membiarkan Elang Mahkota Teknologi (EMTK) melanggar UU Penyiaran  dengan memiliki 3 frekwensi di satu provinsi, yakni DKI Jakarta. Ketiga frekwensi itu adalah SCTV, O Channel, dan Indosiar.

UU Penyiaran sendiri  melarang  pemusatan kepemilikan frekwensi. UU itu mengatur sebuah badan hukum hanya boleh memiliki 1 frekwensi di satu provinsi atau setidaknya 2 frekuensi di dua provinsi berbeda.(fuz/jpnn)