APPKSI: Pungutan Ekspor CPO Bikin Harga TBS Sawit Petani Anjlok
.jpeg)
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta pemerintah mencabut pungutan ekspor CPO (crude palm oil) yang dinilai merugikan petani sawit di luar pulau Jawa.
"Jutaan petani sawit saat ini merugi akibat jatuhnya harga TBS petani yang disebabkan oleh bea keluar dan pungutan ekspor CPO yang begitu tinggi," kata Ketua Dewan Pembina APPKSI Arief Poyuono melalui keterangan tertulis, Rabu (3/5).
Arief menyebut pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar US$124/MT dan Pungutan Ekspor (PE) CPO sebesar US$100/MT untuk periode 1 – 15 Mei 2023.
Menurut dia, dengan sudah dikenakannya Bea Keluar CPO yang cukup tinggi, seharusnya tidak perlu dilakukan pungutan ekspor CPO.
Sebab, PE CPO oleh perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) dan para trader CPO dibebankan pada harga TBS petani sawit serta harga TBS perusahaan kebun sawit.
Arief mengatakan dampak PE CPO terhadap harga TBS petani di PKS minggu pertama April 2023 lalu masih di harga rata-rata sekitar Rp 2.400-2.700/kg.
Kemudian harga TBS petani sawit bermitra anjlok menjadi rata-rata Rp 2.100-2.200, dari sebelumnya rata-rata Rp 2.600-2.950/kg.
Sementara untuk harga TBS petani swadaya (mandiri), di beberapa provinsi penghasil sawit, serta harga TBS sawit petani sudah anjlok di harga Rp 1.650-Rp 1.800/kg.
Ketua Dewan Pembina APPKSI Arief Poyuono menyebut pungutan ekspor CPO membuat harga TBS petani sawit anjlok dan merugikan.
- Gandeng Polri, PalmCo Optimalkan Lahan Replanting Sawit untuk Tanam Jagung
- Ekspor Minyak Sawit Sumbang Devisa Negara Capai Rp 440 Triliun
- AII: 16 Invensi Hasil Riset GRS 2021-2023 Siap Dihilirisasi
- Gelar Seminar, PTPN Bahas Peran Strategis Kelapa Sawit Menuju Indonesia Emas 2045
- Buntut Pilkada Kukar Harus Diulang, Arief Puyuono Minta DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia