Apresiasi Dirty Vote, PDIP: Ganjar-Mahfud Paling Dirugikan Semua Kecurangan Itu
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa semua kecurangan pemilu yang diungkap dalam film Dirty Vote memang benar-benar terjadi di lapangan.
Hal itu dia ketahui, lantaran pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung pihaknya adalah korban dari praktik-praktik kotor tersebut.
“Berbagai fakta yang diungkapkan dalam film Dirty Vote mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (12/2).
Menurut Hasto, film tersebut mampu mengungkapkan berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif, serta campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalamnya.
Kecurangan yang dimaksud, lanjut Hasto, dimulai dari manipulasi hukum di MK, penunjukan penjabat gubernur yang memihak kepada Prabowo-Gibran, tekanan kepada perangkat daerah, hingga penyalahgunaan anggaran negara dalam bentuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Desain kecurangan pemilu dilakukan dari hulu-hilir. Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud" tambahnya.
PDI Perjuangan, ujar Hasto lagi, percaya bahwa Pemilu itu mengandung kesakralan karena suara rakyat adalah suara Tuhan.
Dia pun menegaskan bahwa pemilu secara otomatis akan berjalan damai apabila kecurangan sirna.
Menurut Hasto, film tersebut mampu mengungkapkan berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif, serta campur tangan Presiden Jokowi di dalamnya
- Hasto PDIP: Aksi Intimidasi Pas Pilkada Tak Sejalan dengan Kebijakan Prabowo
- Cerita Risma soal Penutupan Dolly hingga Ungkap Silsilah Keluarganya
- Megawati Merasakan Getaran Kasih Risma yang Bisa Mengubah Jawa Timur
- Soal Debat Cagub Jatim, Hasto: Bu Risma Menampilkan Kepemimpinan Berakar Prestasi
- Perkuat Risma-Hans, Hasto Konsolidasikan Gerakan di Bondowoso-Situbondo-Banyuwangi
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK