Apresiasi Pembentukan Kementerian Maritim di Kabinet Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengapresiasi wacana dibentuknya kementerian maritim pada Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, rencana pembentukan baru ini sebagai upaya mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Kemunculan Kementerian Maritim di era pemerintahan Jokowi-JK, seperti halnya mereka katakan pada janji-janji kampanyenya yang lalu itu merupakan itikad baik untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Rokhmin dalam keterangan persnya kepada JPNN.com, Senin (22/9).

Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan mengatakan potensi dan sumber daya maritim begitu yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah. Makanya kata dia, tak ada yang meragukan bahwa negeri ini akan menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera bila fokus pemerintahan ke depan bisa memberi perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi kelautan.

Rokhmin menyebutkan, di wilayah pesisir dan laut Indonesia terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), maupun SDA tak terbarukan yang terdiri dari minyak dan gas bumi, timah, bijih besi dan bauksit.

Selain itu, Indonesia juga punya cadangan energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion); serta jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.

Bahkan dari sisi wilayah, ekonomi kelautan Indonesia akan semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia Pasifik. Lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan juga ditransportasikan melalui laut, dan 45 persennya (USD1500 trilyun per tahun) di antaranya melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

“Ini adalah potensi yang sungguh sangat besar. Sayangnya, paradigma pembangunan ekonomi dalam negeri selama ini masih berpusat di darat (land-based development), belum bergeser ke pengembangan berbasis kelautan (ocean-based development),” jelas pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI) tersebut. (awa/jpnn)