APTI Desak Kemenkes Cabut Rancangan Permenkes Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Selain itu, dia menekankan kebijakan ini justru bisa membuka peluang pemalsuan produk rokok hingga penyebaran rokok ilegal.
"Pemerintah juga akan dirugikan karena potensi kehilangan pendapatan cukai," tutur Triyanto.
Oleh karenanya, Triyanto mengimbau pemerintah agar bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan, terutama dalam melindungi petani, produsen, dan buruh.
Bahkan, petani tembakau berperan besar pada perekonomian daerah.
"Devisa terbesar negara salah satunya berasal dari tembakau, namun sayangnya harga tembakau belum diatur dengan jelas seperti padi dan kedelai. Bila petani tembakau dialihkan ke komoditas lain, belum ada komoditas penggantinya yang cocok ditanam di ladang tembakau," jelasnya.
"Pemerintah harus bisa melindungi semua pihak—petani, buruh, dan produsen. Kebijakan yang menekan industri hasil tembakau akan berimbas pada banyak sektor, termasuk petani," imbuhnya.(chi/jpnn)
Seluruh pelaku usaha industri hasil tembakau menolak keras ketentuan dalam RPMK terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- Peredaran Rokok Polos Gerus Penerimaan Negara, Komisi XI DPR Berkomitmen Lakukan Hal Ini
- Edukasi Penggunaan Produk Tembakau Alternatif Penting Dilakukan
- Bea Cukai Malang Ajak Satlinmas dan Masyarakat Gempur Rokok Ilegal Lewat Kegiatan Ini
- Eks Direktur WHO Sebut 3 Faktor Penghambat Turunnya Prevalensi Merokok di Indonesia
- Bea Cukai Yogyakarta Edukasi Masyarakat Bahaya Rokok Ilegal Lewat Program Beringharjo
- GAPPRI Sarankan Lebih Baik Kampanye Edukasi Dibanding Pembatasan Penjualan Rokok