APTISI Ungkap Dugaan Jual Beli Anggaran KIP Kuliah di Parlemen, MKD Siap Tindaklanjuti

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan siap menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum anggota DPR dalam praktik jual beli anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Dugaan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR pada 19 Februari 2025, di mana Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Prof. Budi Djatmiko mengungkap adanya penyalahgunaan anggaran.

Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam mempersilakan Prof. Budi untuk melaporkan temuan tersebut secara resmi ke MKD.

"Prof. Budi silakan lapor ke MKD, siapa oknum itu, nanti kami panggil," ujar Dek Gam saat dikonfirmasi, Rabu (26/2).

Dia menegaskan bahwa MKD akan memproses laporan dari siapa pun, termasuk masyarakat, selama ada bukti yang jelas.

"Kalau laporan jelas, pasti kami proses. Siapa pun yang melaporkan," tambahnya.

Dalam RDPU tersebut, Prof. Budi mengungkap bahwa program KIP Kuliah semestinya mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ia mendapat laporan bahwa ada oknum anggota DPR yang terlibat dalam praktik jual beli kuota KIP.

"Pak Prabowo bilang ke saya, bagaimana PTS (Perguruan Tinggi Swasta) tidak usah dibantu, tetapi diberikan KIP lebih banyak. Tetapi dengan sedih, mohon maaf, KIP kemarin banyak dari teman-teman DPR yang aspirasi, tapi di sana ada jual beli," ujar Prof. Budi dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.