Arah Interpelasi ke Personal

Sebagai bukti tersebut, sambung dia, kontrol legislatif itu terjadi pada saat rapat dengar pendapat atau agenda pertemuan legislatif dan eksekutif. Tidak hanya pada kondisi tertentu dan mendorong interpelasi. ”Jadi anggota dewan kita selama ini ke mana? Tiba-tiba kok interpelasi. Apa nggak pernah ngobrol sama Menteri BUMN? Apa mereka nggak pernah rapat-rapat? Ini (interpelasi) kan jadi guyonan,” paparnya.

Menurutnya hak interpelasi itu menjadi sangat tak berguna jika difungsikan tanpa maksud yang tepat. Apalagi hak interpelasi itu bisa terpolarisasi pada kepentingn partai politik, dengan tujuan-tujuan yang tidak mulia.

Seharusnya, kata Bahir, hak interpelasi itu menjadi simbol kondisi terpenting dalam dialog legislatif dan eksekutif. Bukan menjadi hak yang mudah diobral begitu saja.”Saya yakin Menteri BUMN itu kalau diajak bicara pasti mau. DPR panggil kapan saja, masih bisa dilayani. Kok ada interpelasi. Dewannya yang nggak bisa komunikasi,” imbuhnya.

Dia merasa yakin rapat dengar pendapat atau rapat kerja yang rutin dilakukan legislatif bisa menjembatani berbagai perbedaan pandangan. “Pak Dahlan itu kan sangat mudah berdiskusi dan terbuka. Apa yang sulit, sampai perlu interpelasi,” ungkapnya.