Arah Kebijakan Politik Hukum Terkait RUU Tentang Komisi Yudisial

Ketujuh, Perihal kebutuhan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Pada saat ini, ketentuan tentang penyadapan sedang dibahas oleh Komisi III DPR RI karena sangat prinsipil sesuai dengan Putusan MK. Aturan mengenai penyadapan memang kompleks karena mengandung banyak singgungan dengan Hak Asasi Manusia.

Pada saat ini, KY memiliki ketergantungan dengan aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum.

Dengan aturan saat ini, penyadapan atau intersepsi hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan penegakan hukum.

Sedangkan dalam hal ini Komisi Yudisial tidak termasuk dalam area penegakan hukum. Kewenangan ini diakui akan sulit dalam perjalanannya karena sangat sensitif dengan pelanggaran HAM dan mekanismenya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berimplikasi sanksi.

Kedelapan, Komisi III DPR RI melihat bahwa perlu adanya aturan bagi KY untuk lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan membangun sistem aduan atau whistleblowing, yang mendapat perlindungan bersama dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini peran KY untuk dapat lebih mendegarkan keluhan dan pengaduan masyarakat.

Kesembilan, Mengenai perekrutan hakim ad hoc yang saat ini mengalami krisis sumber daya manusia. KY memerlukan langkah yang lebih proaktif

Kesepuluh, catatan mengenai rekrutmen hakim agung yang kemudian diserahkan pada Komisi III DPR RI. Banyak dari calon hakim agung yang pada saat menjalani uji kelayakan di DPR justru memperlihatkan kelemahan baik secara kompetensi maupun rekam jejak.

Hal ini tentu mempengaruhi pada putusan Anggota dan Fraksi di DPR RI dan tentunya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas lembaga peradilan atau proses seleksi oleh KY sendiri.