Arah Kebijakan Politik Hukum Terkait RUU Tentang Komisi Yudisial

Adapun catatan-catatan penting yang perlu dipertimbangkan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KY tersebut antara lain mengenai peningkatan dukungan terhadap pelaksanaan tugas KY dari sisi tata kelola organisasi dan kelembagaan, yakni peningkatan sumber daya dari Kesekjenan dan Kedeputian maupun apabila dimungkinkan dukungan untuk pembentukan perwakilan di daerah-daerah.

Selanjutnya, dukungan untuk kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan pengusulan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengawasan terhadap profesionalitas kerja dan integritas hakim serta jajaran pendukungnya.

Kemudian dukungan untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga peradilan dalam proses seleksi calon hakim agung dan pengangkatan hakim dalam bidang KEPPH, keterbukaan untuk peningkatan partisipasi publik dalam mendukung kinerja KY, dan jaminan pelaksanaan tugas dan kewenangan KY secara mandiri dan bebas dari pengaruh atau tekanan manapun.

Poin-poin tersebut diatas menjadi perhatian kita bersama dalam melakukan kajian dan pendalaman terhadap RUU KY.

Dalam hal ini kami berpendapat bahwa penguatan tidak hanya dalam hal memberikan kewenangan atau daya paksa, melainkan juga bagaimana pendekatan aturan untuk dapat memastikan pelaksanaan asas dan prinsip yang diatur dalam undang-undang, tindakan dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran, hingga parameter yang terukur dalam hal melakukan evaluasi atau eksaminasi.

Peran KY dalam mendukung MA lebih dibutuhkan dalam hal memastikan penilaian perilaku dan kinerja Hakim yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada tujuan peradilan yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Diharapkan nantinya perubahan terhadap UU KY akan mendukung KY dalam menciptakan lembaga peradilan yang bersih, bermartabat, serta menjadi andalan utama masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi masyarakat yang teraniaya dan membutuhkan keadilan dari Hakim yang mandiri, bebas, dan independen.(***)