Arahan Ismeth jadi Dasar Rapat Proyek Damkar

Karena masih ragu, Bachrudin menanyakan hal itu ke Danial M Yunus (Kepala Biro Umum Deputi Administrasi dan Perencanaan OB).  “Tetapi saya malah saya disuruh Pak Danial untuk tanda tangani saja semua dokumen pengadaan damkar. Katanya ini perintah atasan,” ucapnya.

Sementara Basri Harun dalam kesaksiannya mengungkapkan, dirinya pernah membuat surat ke Ketua OB yang isinya usulan pengadaan damkar untuk OB. Menurut Basri, surat usulan itu tertanggal 4 JAnuari 2005. Namun saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan kapan surat itu ditandatangani, apakah sebelum atau sesudah pengadaan damkar tahun 2005, Basri mengaku tidak ingat lagi.

Menurut Basri, dirinya bukanlah pihak yang menyusun surat usulan itu. Sebab, pembuatnya adalah Nur Setiajit yang menjadi Pimpro Pengadaan Damkar tahun 2005. “Saat saya tanda tangan, kolom tanggalnya masih kosong,” ujar Basri.

Namun Basri mengaku pernah mengikuti rapat pengadaan damkar yang dipimpin Deputi Administasi dan Perencanaan OB, M Prijanto. “Katanya rapat itu untuk menindaklanjuti arahan pimpinan tentang pengadaan damkar,” ujar Basri.