Arbab Minta MK Konsisten

JAKARTA - Mantan anggota komisi III DPR Arbab Paproeka mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten terhadap konstitusi maupun ketentuan dalam UU Pilkada. Dengan demikian, ia berharap uji materi pasal 106 ayat (2) UU Nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  dapat berimplikasi Mahkamah Konstitusi  menganulir putusan sengketa pemilihan kepala Daerah (Pilkada ) Kowabar.

"Uji materi UU ini bukan mengajukan sengketa PHPU(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, red) , tapi konsekuensi dari pembatalan itu bisa dianggap koreksi dalam putusan," kata kuasa hukum pasangan calon bupati Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,  H Sugianto Sabran-H Eko Soemarno, Arbab Paproeka, usai sidang di Gedung MK, Rabu (12/1)

Jika tidak bisa mengoreksi hasil putusan tersebut, kata Arbab, paling tidak Mahkamah Konstitusi harus tetap konsisten dengan apa yang sudah diatur Konstitusi dan ketentuan dalam UU dalam Pilkada. Pasangan calon bupati Kota Waringin Barat H Sugianto Sabran-H Eko Soemarno mengajukan uji materi pasal 106 ayat 2 setelah MK menganulir kemenangannya dalam Pilkada Kota Waringin Barat.

Dalam permohonannya, pemenang Pilkada Kobar ini menilai putusan MK tersebut mengakibatkan pasal 106 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah ini mengalami penambahan norma, yang sebelumnya hanya menyangkut selisih hasil penghitungan suara tetapi bertambah sengketa proses. Arbab meminta ketentuan dalam pasal 106 ayat (2)  sepanjang menyangkut norma baru akibat dari putusan MK harus dibatalkan. Mantan anggota Komisi III DPR ini juga menegaskan bahwa uji materi UU tidak  meminta untuk membatalkan perkara nomor 45/PHPU-VIII/2010 pada 7 Juli 2010 karena bukan sengketa PHPU(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) .