Arbi Sanit Sebut Polisi jadi Alasan Jokowi Ajukan KSAD sebagai Panglima
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menilai pengajuan nama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI, murni kepentingan politik guna mengamankan dirinya.
"Saya tidak percaya dengan pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang mengatakan dipilihnya KSAD karena lebih mampu dari KSAL atau KSAU. Penunjukkan Gatot murni karena kepentingan politik pemerintahan saat ini. Jokowi perlu mengamankan pemerintahannya dan saya rasa hanya angkatan darat yang bisa memberikan hal itu," kata Arbi ketika dihubungi Rabu (10/6).
Menurut Arbi, Jokowi berani melawan tradisi sejak reformasi karena memang memiliki dasar politik. "Hanya angkatan darat yang memiliki struktur sampai ke tingkat desa seperti halnya polisi. Jadi ditunjuknya KSAD ini menurut Jokowi tidak lebih dari sekadar untuk mengimbangi kekuatan polisi yang sampai masuk ke tingkat desa," ungkapnya.
Sementara angkatan udara dan laut tidak sampai ke desa. "Di samping personel TNI AD lebih banyak daripada polisi, AU dan AL. Kan bisa saja presiden menyimpulkan personel sedikit tidak bisa diandalkan," ujarnya.
Alasan penyeimbang kekuatan polisi dan TNI AD sendiri dilihat Arbi memang karena kebutuhan, sebab selama ini Jokowi dikatakannya, menilai Polisi terus melawan.
"Lihat saja Budi Gunawan (BG) dan Budi Waseso (Buwas) melawan saja, tidak mematuhi pemerintah dan presiden. Padahal mereka di bawah presiden. Jadi itulah digunakan keseimbangan. Supaya polisi jangan semena-mena terus. Jadi polisi memang sengaja dihadapkan dengan TNI AD," pungkasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menilai pengajuan nama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUP
- PMI yang Jadi Korban Pembunuhan di Hongkong Dipulangkan ke Tanah Air
- Polda Metro Jaya Buru Tersangka Penggelapan Haksono Santoso