Archandra Jadi Menteri Lagi, Demokrat Tak Akan Intervensi Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan mengaku tidak akan mengintervensi apa pun keputusan Presiden Joko Widodo terhadap Archandra Tahar.
Termasuk bila Jokowi kembali mengangkat Archandra sebagai menteri setelah diberhentikan karena memiliki kewarganegaraan ganda.
"Saya sampaikan bahwa itu hak prerogratif presiden, tidak bisa diintervensi. Partai Demokrat juga tak akan intervensi," kata Syarief Hasan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/9).
Hanya saja ia mengingatkan presiden yang akrab Jokowi itu jangan sampai melabrak undang-undang. Apalagi, Archandra kini sudah kembali berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) per 1 September 2016 melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM.
"Kta lihat dulu. Kalau terjadi pelanggaran undang-undang, berbahaya bagi presiden, bisa diinterpelasi, di-impeachment. UU tak bisa dilanggar oleh siapa pun, oleh presiden, oleh menteri, keputusan menteri di bawah UU," pungkas Waketum DPP Partai Demokrat itu.
Seperti diketahui bahwa Archandra kini sudah berstatus WNI. Ini setelah Kemenkumham batal mencabut paspornya sebagai warga negara Indonesia. Pertimbangannya, pria berdarah Minang itu telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat sejak 15 Agustus 2016. (fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan mengaku tidak akan mengintervensi apa pun keputusan Presiden Joko Widodo terhadap Archandra Tahar. Termasuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Mendorong Pembentukan Dewan Insinyur
- KPPU Pantau Kenaikan Harga Bawang Putih
- Ramadan 2025, Sahabat Yatim Luncurkan Program untuk Bahagiakan Anak Yatim
- Legislator PDIP Minta Danantara Tak Kena Intervensi Politik, Biar Tidak Seperti 1MDB