Arief Poyuono: Bupati Sampai Presiden Harus Rela Potong Gaji 25 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia belum bisa diprediksi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan strategi fiskal sebagai antisipasi.

"Anggaran pencegahan virus corona tidak ada yang bisa memprediksi berapa besar akan dihabiskan," kata Arief kepada jpnn.com, Jumat (20/3) malam.

Untuk itu, Arief menyarankan supaya pemerintah mulai mempertimbangkan skenario realokasi anggaran di APBN 2020. Misalnya, meniadakan dahulu alokasi untuk pembangunan Ibu Kota Baru, dan direalokasikan untuk pencegahan Covid-19.

"Ini jauh lebih penting. Begitu juga semua pejabat negara selevel bupati hingga presiden dan pejabat BUMN harus rela gajinya dipotong hingga 25 persen untuk anggaran pencegahan wabah ini," kata ketua umum FSP BUMN Bersatu itu.

Yang tidak kalah penting, kata pria kelahiran Jakarta, 4 Februari 1971 ini, pemerintah harus mencegah arus modal asing keluar dari Indonesia. Bank Indonesia dan pemerintah harus membuat kebijakan yang bisa menghambat arus modal dalam bentuk mata uang USD dan lainnya keluar secara bebas.

"Namun harus ada insentif bagi investor yang tidak mengeluarkan modalnya dari Indonesia. Misalnya berupa potongan pajak," sambung lulusan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Jayabaya ini.

Bila arus modal keluar akan makin besar, dan Bank Indonesia tidak sanggup lagi melakukan intervensi untuk menekan mata uang dolar Amerika keluar, Arief memprediksi nilai tukar rupiah bisa anjlok hingga Rp19 ribu per USD.