Arief Poyuono: Buruh Kena PHK Mau Makan Apa Kalau Tak Mudik?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, menyarankan Presiden Jokowi jangan melarang perantau di Jabodetabek untuk mudik, meskipun di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Seharusnya mudik jangan dilarang karena hak mutlak seorang warga negara. Namun boleh mudik asal ada pengawasan dari pemerintah kepada masyarakat yang akan mudik," kata Arief dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Sebagai contoh, pemerintah bisa melakukan rapid test Covid-19 terhadap masyarakat yang akan mudik saat Lebaran.

Hal itu untuk mengetahui kemungkinan calon pemudik itu terpapar corona atau tidak. Kemudian, mereka juga dibekali masker gratis selama perjalanan.

Kemudian, semua sarana dan prasarana mudik, baik milik pribadi atau kendaraan umum wajib disemprot disinfektan sebelum berangkat.

Semua itu sebagai bentuk negara hadir dan melayani rakyat untuk bisa merasakan kebahagian Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di kampung.

Menurut Ketua umum FSP BUMN Bersatu, itu menilai akan muncul persoalan ketiga larangan mudik diberlakukan bagi semua orang. Contohnya bagi masyarakat yang berada di Jabodetabek yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa digaji, mereka mau makan apa?

"Bagi buruh yang bekerja di kota dan kena PHK, misalnya di Jakarta, mereka akan lebih sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan sehari-hari, bayar kontrakan dan bayar listrik," jelas Arief.