Arief Poyuono Heran Parpol Koalisi Pendukung Jokowi Tak Membela Kartu Prakerja

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menepis anggapan Sekjen PPP Arsul Sani soal potensi pelanggaran hukum dalam program Kartu Prakerja.

"Tidak ada kasus hukum di masa yang akan datang terkait pengunaan anggaran Rp 5,6 triliun seperti yang dikatakan Sekjen PPP Arsul Sani," kata Arief, Rabu (20/5).

Poyuono merasa aneh karena banyak partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, mengkritisi program unggulan Presiden Jokowi.

"Yang saya aneh ini kok banyak partai koalisi di pemerintahan justru mengkritisi program unggulan Pak Jokowi. Bukannya saling mendukung ya," ungkap Poyuono.

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menegaskan bahwa hal ini tentu tidak bagus untuk kekompakan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.

"Tidak bagus untuk kekompakan apalagi masing-masing parpol sudah punya tugas masing-masing di kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang sudah dibagi rata sama Kangmas Jokowi," tegas Poyuono mengingatkan.

Poyuono pun mempertanyakan bagaimana sikap Jokowi melihat parpol-parpol pendukung pemerintah, apakah perlu dilakukan susun ulang koalisi.

"Bagaimana ini Kangmas kalau lihat parpol-parpol di koalisi justru mendegradasi program-program prorakyatnya Kangmas. Apa kita perlu kocok ulang susunan koalisi parpol di pemerintahan Kangmas," kata Poyuono.