Arief Poyuono Ingatkan Pemerintahan Jokowi Harus Berhati-hati Soal Kasus Jiwasraya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono berharap tidak ada dana dari perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya yang dipakai untuk pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Hal ini disampaikan Arief merespons persoalan Jiwasraya yang gagal membayar polis JS Saving Plan milik pemegang polis yang jatuh tempo mulai Oktober - Desember 2019 senilai lebih dari Rp12 triliun.

"Jangan sampai ada dana Jiwasraya yang dibobol mantan direksi yang kemudian menjadi staf di KSP disalurkan ke dana pemenangan kampanye Pilpres 2019," ucap Arief kepada jpnn.com, Kamis malam (19/12).

Arief bahkan mengatakan perlunya diselidiki kenapa mantan direktur PT Asuransi Jiwasraya yang diduga telah membangkrutkan negara, bisa menjadi staf di KSP (Kantor Staf Presiden).

"Siapa yang mengusulkan pasti ada benang merah dengan pembobolan Jiwasraya tersebut," tukas waketum Gerindra ini.

Selain itu, Arief mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Agung yang sedang menyidik kasus ini dugaan megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan modus investasi saham, namun saham yang diborong merupakan saham sampah.

Arief mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berhati-hati, jangan sampai masalah default-nya Jiwasraya dalam jumlah triliunan ini berdampak sistemik pada pasar keuangan dan perbankan Indonesia sehingga memicu krisis keuangan di Indonesia.

"Krisis keuangan Jiwasraya bisa berakibat sistemik ke perbankan karena ada bank BTN dan BRI serta bank swasta yang menjual produk-produk Jiwasraya," jelasnya.