Arief Poyuono: Menteri dari Parpol Itu 99 Persen Melakukan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono titip pesan buat presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Arief menyarankan Jokowi tidak harus fokus mencari menteri yang berasal dari kader partai politik.
Menurut Arief, Jokowi banyak menempatkan kader partai sebagai menteri di periode pertama memimpin Indonesia. Setelah pemerintahan berjalan, tidak sedikit menteri dari kader partai yang berurusan dengan kasus korupsi.
"Jadi, ini menjadi catatan harusnya bagi Pak Jokowi untuk bisa milih orang-orang yang lebih baik dari partai politik. Artinya, tidak perlu juga menteri itu harus kader partai politik," ucap Arief ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (12/7).
BACA JUGA: Arief Poyuono Anggap Omongan Dahnil soal Habib Rizieq Hanya Pendapat Pribadi
Arief menyarankan, Jokowi bisa melirik kalangan profesional untuk ditempatkan menjadi menteri. Dia percaya, kalangan profesional memiliki kemampuan manajerial dan ilmu politik yang tidak kalah dengan kader partai.
"Menteri itu harus yang profesional. Terus menguasai permasalahan di departemennya. Kemudian harus jujur dan bersih. Banyak yang ditangkap kan dari partai politik, yang tidak dari partai itu jarang sekali," ucap dia.
Dia mengatakan, Jokowi akan menerima efek positif jika menteri di kabinetnya tidak tersangkut kasus korupsi. Jalannya roda pemerintahan bakal berlangsung mulus tanpa dipusingkan urusan hukum para menteri.
"Jadi, tidak bisa bohong bahwa menteri yang berasal dari parpol itu 99 persen melakukan tindak pidana korupsi, belum saja ketahuan semua," pungkas dia.(mg10/jpnn)
Arief Poyuono menyarankan Jokowi tidak perlu menarik semua menteri dari kader partai politik.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Pak Luhut Sudah ke Rumah Jokowi di Hari Pertama, Ada Kompol Syarif
- Menteri Kabinet Merah Putih Hingga TNI/Polri Tunaikan Zakat melalui BAZNAS
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara