Arief Poyuono Sarankan Bantuan Presiden Selama PPKM Darurat Berbentuk Beras
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan pemberian bantuan presiden selama penerapan PPKM darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021 tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan berbentuk beras yang disalurkan melalui Bulog.
Arief menuturkan tujuan pemberlakuan PPKM darurat adalah meminimalkan aktivitas masyarakat di luar rumah.
Nah, kata dia, apabila bantuan presiden dilakukan dengan pembagian uang tunai, maka akan membuat masyarakat kembali melakukan aktivitas ke luar rumah.
Misalnya, untuk mengambil duit di bank atau ATM, dan kemudian berbelanja.
"Sehingga tidak sejalan dengan maksud pemberlakukan PPKM darurat," kata Arief Poyuono dalam keterangannya, Jumat (2/7).
Seperti diketahui, PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali 3-20 Juli untuk menekan jumlah lonjakan harian Covid-19 akibat adanya varian baru telah diumumkan dan akan diberlakukan pemerintah pusat.
Arief menjelaskan pemberlakuan PPKM darurat secara langsung memunculkan permasalahan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok bagi sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.
Adapun dampak terhadap perekonomian nasional, kata Arief, tentu akan menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat sekalipun pemerintah menyediakan bantuan sosial tunai.
Menurut Arief Poyuono, kalau bantuan presiden diberikan dalam bentuk uang tunai, maka masyarakat kembali melakukan aktivitas di luar rumah. Ini tidak sejalan dengan tujuan PPKM darurat untuk meminimalkan masyarakat beraktivitas ke luar rumah.
- KTNA: Kebijakan Bulog Berpotensi Merugikan Petani
- Harga Gabah Anjlok di Bawah HPP, Petani Tapanuli Tengah Menjerit
- Harga Gabah Anjlok di Yogyakarta, Titiek Soeharto Semprot Bulog
- Harga Gabah di Bawah HPP, Petani Kulonprogo Minta Bulog Segera Bertindak
- Zulhas: Pabrik yang Beli Gabah Kering Tak Sesuai HPP Tidak Bisa Jual Beras ke Bulog
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Berikan 10 Kg Beras Selama 6 Bulan