Arief Poyuono Sentil BI dan BPS

Menurut dia, karena adanya penonaktifan akibat Covid-19 yang menghambat aktivitas lapangan untuk menyajikan data ekonomi dan sosial yang akurat, para pengguna mungkin bertanya-tanya.
“Seberapa luas hilangnya informasi? Apakah barang-barang yang hilang diperhitungkan? Jika iya, bagaimana? Ini semua adalah pertanyaan yang sah,” ungkap Arief.
Jawaban yang transparan di luar aturan kompilasi dan manual pada waktu standar, lanjut Arif akan memungkinkan analis dan pembuat kebijakan menafsirkan rilis data baru dengan benar.
Selain itu, jika memungkinkan, produsen statistik resmi harus mencoba dan meningkatkan frekuensi dan cakupan data yang disediakan. Asal cukup transparan, pengguna akan mengatasi kelemahan yang tak terhindarkan dari penyebaran data baru.
“Bahkan jika ini mengorbankan standar kualitatif di bawah yang dianggap dapat diterima pada waktu normal,” paparnya.
Ia menambahkan, bank sentral juga harus melakukan bagian tugasnya dengan meningkatkan perluasan sebaran datanya dan dengan memberikan pembaruan tentang keadaan ekonomi lebih sering daripada pada waktu standar.
“FED New York misalnya, baru-baru ini mulai menerbitkan penilaian mingguan aktivitas ekonomi berdasarkan penjualan ritel, produksi komoditas, konsumsi energi dan klaim pengangguran. Banyak bank sentral lain secara teratur mempertahankan model jenis ini,” papar Arief.
Ia menambahkan dalam lingkup badan publik, mereka yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi statistik juga dapat berkontribusi pada upaya ini.
Arief Poyuono mengingatkan bila BI dan BPS tidak punya rasa krisis saat pandemi corona, ini akan berdampak besar dengan program Penyelamatan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan Covid-19.
- Data Terbaru Modal Asing Keluar, Berikut Perinciannya
- Catatan Utang Indonesia Terbaru, Sebegini Nilainya
- Prediksi BI, Ritel Tumbuh 8,3% saat Ramadan & Idulfitri
- Cadangan Devisa Indonesia Naik, Ternyata Ini Sumbernya
- BI Turun Tangan Redam Gejolak Kurs Rupiah di Pasar NDF
- Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Misbakhun Punya Saran untuk Pemerintah & BI