Armida: Investasi Infrastruktur Pincang

Ketiga, pembiayaan yang murni dari pihak swasta seperti KPS dan pembangunan infrastruktur khusus di kawasan industri. "Untuk proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial, idealnya diserahkan penuh kepada pihak swasta, sedangkan BUMN dan BUMD mengerjakan proyek yang layak secara ekonomi dan finansial marjinal atau layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial" ujar Ibu Armida.

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerjasama yang sinergis dan terintegrasi antarpelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah, fokus pada pembangunan prasarana dasar. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan mengintensifkan pembangunan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota untuk dihubungkan dengan jaringan infrastruktur nasional agar pemanfaatan jaringan infrastruktur nasional dapat lebih optimal, imbuhnya.

Peran yang tak kalah pentingnya juga bisa dilakukan oleh BUMN/BUMD dan swasta. BUMN dan BUMD dapat berperan dalam memobilisasi dana melalui perbankan dan portofolio serta pengelolaan aset di properti di sekitar wilayah infrastruktur yang akan dibangun. "Untuk swasta, peran yang dapat diambil adalah pembiayaan infrastruktur melalui skema KPS/PPP dan pembiayaan infrastruktur untuk kawasan industri khusus," pungkas Armida.

Hadir dalam seminar ini, antara lain Direktur Utama Bank BNI (Gatot Suwondo), Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas (Dedy S. Priatna), Deputi V Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian (Lucky Eko Wuryanto), Kepala Ekonom Bank BNI (Ryan Kiryanto) dan Ketua VI Bidang Konstruksi, Infrastruktur dan Property HIPMI (Bahlil Lahadalia). (fas/jpnn)