Arnod Sihite Minta Pemerintah Konsisten Mengawal Pembayaran THR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Percetakan Penerbitan dan Media Informasi SPSI Arnod Sihite meminta Pemerintah secara konsisten mengawasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) dalam rangka Hari Raya Idulfitri kepada para pekerja buruh.

Adanya Posko pengaduan THR dari Kementerian Ketenagakerjaan juga diharapkan menjadi tempat aduan yang dapat diandalkan karena ada langkah tindak lanjut yang jelas atas setiap aduan yang masuk.

“Artinya kami mendorong pemerintah melalui Dewan Pengawas Ketenagakerjaan untuk konsisten mengawal pembayaran THR ini,” kata Arnod Sihite dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (15/5).

Arnod Sihite berharap Posko Pengaduan THR di Kementerian Ketenagakerjaan menjadi tempat pengaduan yang dapat diandalkan oleh rekan-rekan para pekerja buruh di seluruh Indonesia.

“Bukan saja agar setiap pengaduan ditindaklanjuti tetapi juga bagaimana pemberian THR ini betul-betul harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” ungkap Anggota LKS Tripartit nasional tersebut.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan  Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja buruh perusahaan, maka tidak ada pilihan lain bagi pengusaha selain dari pada melaksanakan ketentuan tersebut.

“Termasuk pengusaha memiliki kewajiban memberikan THR keagamaan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan THR ini merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja buruh. Ini ketentuan yang tentu saja harus dilaksanakan dan tidak bisa dikecualikan,” tegasnya.

Dalam hal ini, lanjut dia pekerja buruh juga bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pengawasan pemberian THR ini lebih efektif.