Aroma Korupsi Tercium di Proyek e-KTP

Ia menjelaskan, indikator proyek e-KTP sarat kepentingan politik karena DPR sama sekali mengabaikan pengawasan atas realisasi program tersebut, padahal pelaksanaan di lapangan sangat carut marut.

"Bahkan, dalam pengadaan beberapa komponen e-KTP ada keterlibatan petinggi fraksi parpol di DPR RI," katanya.

Uchok mengungkapkan, kecurigaan adanya korupsi di mega proyek itu karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)  tidak ikut melakukan pendampingan kepada panitia tender.

Uchok menegaskan, karena fungsi LKPP sangar besar, seperti bisa melakukan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa bila melakukan kesalahaan proses maupun prosedur, membuat panitia tender tidak mau mengundangnya.

“Jelas saja, hal ini menambahkan kecurigaan publik kepada proses tender yang diduga sengaja dimenangkan kepada konsorsium,” ujarnya.