ART: Pengganggu Penyidikan Korupsi ASABRI di Kejagung Perlu Disikat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti penyidikan dugaan kasus korupsi yang melibatkan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Rachman menilai banyak terjadi serangan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyidik kasus korupsi Asabri itu.
Dia menegaskan pemulihan aset yang sejauh ini mencapai hampir Rp 14 triliun harus terus dilakukan. Sementara pihak-pihak yang berusaha mengganggu penyidikan kasus itu akan berhadapan dengan TNI-Polri.
"Saya berharap, para pengganggu itu juga disikat dengan sangkaan obstruction of justice," kata Rachman Thaha dalam keterangannya, Senin (22/11).
Pria yang beken disapa dengan inisial ART itu menyebut Kejagung saat ini menjadi episentrum dalam perang melawan korupsi.
Hal itu ditunjukkan dari langkah Kejagung yang telah berhasil meringkus puluhan buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam dugaan kasus korupsi.
Lembaga yang dipimpin oleh ST Burhanuddin, itu juga berhasil mengamankan aset senilai triliunan rupiah.
ART juga merisaukan ketidaksolidan sistem peradilan pidana dan pengabaian Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Anggota Komite I DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) meminta pengganggu Kejagung dalam penyidikan korupsi Asabri juga disikat.
- Pengamat: Efisiensi Anggaran Upaya Prabowo Mencegah Mark-up Uang Negara, Harus Didukung
- Kejari Muba Menggeledah Dua Kantor Milik Alim Ali, Ada Apa?
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan