ART Tanggapi Usulan Firli Bahuri Soal Presidential Threshold 0 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold bisa nol persen.
Dia menilai Firli bisa memahami kerisauan yang dirasakan para anggota DPD RI soal ambang batas pencalonan presiden.
"Keberadaan sistem presidential threshold menciptakan kepastian terjadinya mahar politik," kata Rachman kepada JPNN.com, Selasa (14/12).
Dia menyebut mahar politik bisa bernilai hingga miliaran rupiah.
"Situasi demikian sama artinya dengan menciptakan prakondisi politik berbiaya supertinggi, dengan sumber-sumber pembiayaan yang sangat mungkin tidak wajar," tutur senator asal Sulawesi Tengah itu.
Dengan adanya kondisi seperti itu, Rachman meyakini KPK akan sibuk menghadapi tindak pidana korupsi yang bisa makin banyak.
"Ketimbang melihat pawai orang-orang masuk bui setelah pesta demokrasi, lebih baik dinolkan saja threshold itu," lanjut pria yang akrab disapa ART itu.
Rachman menegaskan ambang batas dalam pencalonan presiden berpotensi menimbulkan tindakan korupsi.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold bisa nol persen.
- Bobby Nasution Berkoordinasi dengan KPK, Soal Apa?
- Bobby Nasution Datangi KPK, Ada Apa?
- KPK Periksa 3 Bos Perusahaan Swasta untuk Kasus Korupsi & Cuci Uang Andhi Pramono
- Penyidik KPK Meluncur ke Kalimantan Barat, Sejumlah Tindakan Diambil
- Sebut Banjir Kota Palu Gegara Tambang, ART Minta BPK Hitung Kerugian Kerusakan Lingkungan
- Sentil Perlakuan KPK terhadap Agustiani Tio, Hasto: Ini Tidak Manusiawi!