ART Tanggapi Usulan Firli Bahuri Soal Presidential Threshold 0 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold bisa nol persen.
Dia menilai Firli bisa memahami kerisauan yang dirasakan para anggota DPD RI soal ambang batas pencalonan presiden.
"Keberadaan sistem presidential threshold menciptakan kepastian terjadinya mahar politik," kata Rachman kepada JPNN.com, Selasa (14/12).
Dia menyebut mahar politik bisa bernilai hingga miliaran rupiah.
"Situasi demikian sama artinya dengan menciptakan prakondisi politik berbiaya supertinggi, dengan sumber-sumber pembiayaan yang sangat mungkin tidak wajar," tutur senator asal Sulawesi Tengah itu.
Dengan adanya kondisi seperti itu, Rachman meyakini KPK akan sibuk menghadapi tindak pidana korupsi yang bisa makin banyak.
"Ketimbang melihat pawai orang-orang masuk bui setelah pesta demokrasi, lebih baik dinolkan saja threshold itu," lanjut pria yang akrab disapa ART itu.
Rachman menegaskan ambang batas dalam pencalonan presiden berpotensi menimbulkan tindakan korupsi.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold bisa nol persen.
- Soal UU Kejaksaan, Para Pakar Mengkritisi Imunitas Jaksa
- Geledah Rumah Djan Faridz, KPK Temukan Bukti soal Harun Masiku
- Masyarakat Pesisir Nusantara Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kisruh HGB Pagar Laut
- Usut Kasus DP 0 Persen, KPK Periksa Pihak PT Totalindo Eka Persada
- Ahli Hukum Kritik Munculnya 2 Pasal di RUU KUHAP, Bisa Ganggu Penegakan Hukum
- Usut Kasus Digitalisasi SPBU, KPK Periksa Bos PT Andhisakti Solusi Komputindo dan PT Pasific Cipta