Arteria Desak Lakukan Investigasi Transaksi Narkoba Rp 120 T
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan berharap ada investigasi lanjutan atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan aliran dana Rp 120 triliun diduga berasal dari transaksi sindikat narkoba.
Menurut Arteria, investigasi diperlukan demi mencari pihak utama yang paling diuntungkan dari aliran dana besar tersebut.
"Orientasi kami utamanya bagaimana yang bersangkutan mampu untuk tidak hanya menemukan aliran dana, tetapi siapa official owner pihak yang benar-bener nyata diuntungkan paling akhir," kata Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10).
Menurut legislator Daerah Pemilihan IV Jawa Timur itu, tidak perlu ada pembentukan lembaga adhoc untuk mengusut aliran dana besar yang diduga berasal dari transaksi narkoba.
Arteria meminta publik tetap menyerahkan urusan investigasi lanjutan ke lembaga seperti kepolisian yang bekerja sama dengan PPATK.
"Biarkan alat kelengkapan negara yang formal ini bekerja, tentu pastinya semua alat kelengkapan negara mencari posisi terbaiknya berlomba-lomba hadirkan kinerja terbaik," ujar dia.
Namun, legislator Fraksi PDIP itu ragu aktor utama penikmat aliran dana Rp 120 triliun tidak terungkap menyusul langkah PPATK yang telah mengungkap temuan itu ke publik.
"Ketimbang diekspos di tengah jalan, nanti masuk angin dan berhenti, yang dirugikan bukan DPR atau rakyat, tetapi yang dirugikan rakyat dan negara," kata Arteria.
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan desak melakukan investigasi lanjutan atas temuan PPATK tentang aliran dana Rp 120 triliun diduga berasal dari transaksi sindikat narkoba.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?