Artis tak Bisa Tiba-tiba jadi Caleg
jpnn.com - JAKARTA – Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu yang disusun pemerintah memperketat persyaratan pencalonan anggota legislatif.
Pemerintah punya semangat memperkuat peran partai politik, memperbaiki kualitas anggota legislatif, sekaligus mencegah maraknya fenomena politisi yang dengan gampang pindah partai alias kutu loncat.
Selain itu, juga menekan jumlah anggota legislatif yang sebelumnya tidak punay latar belakang sebagai politisi, tidak punya bekal kemampuan sebagai wakil rakyat.
“Artis tidak bisa lagi dengan mudah menjadi caleg,” kata Tim Pakar perumusan RUU Penyelenggaraan Pemilu DR.Dani Syarifudin Nawawi dalam diskusi media bertema “Membaca Secara Kritis Isu-Isu Krusial Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu”, yang digelar Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/8).
Dikatakan Dani, saat ini ada beberapa anggota DPR dari kalangan artis, yang kiprahnya lebih banyak menonjol di televisi, dibanding di Senayan. “Maaf, paling tinggi memimpin acara kuis di TV. Jadi pejabat publik tapi iklannya di mana-mana. Kapan syuting? Kapan di DPR?” cetus Dani.
Dani menilai, para artis anggota DPR yang wajahnya lebih sering nongol di televisi dalam acara yang tidak terkait dengan tugasnya sebagai wakil rakyat, karena tidak matang pendidikan politiknya.
“Mereka tidak mau belajar di zona baru (sebagai wakil rakyat, red), karena merasa sudah mapan di profesinya yang lama (sebagai artis, red),” imbuhnya lagi.
Untuk pemilu 2019 mendatang, fenomena itu akan ditekan. Caranya, untuk bisa menjadi caleg, seseorang harus sudah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol tertentu selama satu tahun terakhir.
JAKARTA – Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu yang disusun pemerintah memperketat persyaratan pencalonan anggota legislatif. Pemerintah punya semangat
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Penyerangan RS Indonesia di Gaza Tak Bisa Dibiarkan, Mardani Desak PBB Bersikap
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut