Arus Balik Jalintim Kian Padat
Juga Akibat Kendaraan Besar Beroperasi
Kamis, 16 September 2010 – 11:04 WIB
KAYUAGUNG - Memasuki H+5 Idul Fitri, arus balik yang melintasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) khususnya di daerah OKI (Ogan Komering Ilir) Sumsel, mulai padat dibanding hari-hari sebelumnya. Kendaraan yang melintas berasal dari Jawa dengan tujuan Sumatera, atau sebaliknya. Pantauan di lapangan, di sepanjang Jalintim OKI, banyak kendaraan pribadi seperti sedan, Kijang dan jeep, serta bus antar kota antar provinsi yang melintas. Padatnya arus balik, juga disebutkan karena mulainya beroperasi kendaraan besar seperti truk, tronton dan fuso, sehingga tak jarang terjadi antrian atau macet. Tapi kemacetan tak bertahan terlalu lama, karena jalur jalan bisa (menampung) sekali jalan tiga lapis. Adapun titik rawan kemacetan dalam kota Kayuagung sendiri, antara lain ada di Simpang Talang Pengeran Kecamatan Teluk Gelam, Pasar Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam, Pasar Jahe, Pasar Lebuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya, dan Pasar Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing.
Di sejumlah rumah makan di sepanjang lintas timur itu, seperti RM Pagi Sore Teluk Gelam pun, tampak banyak pemudik yang beristirahat. Selain itu, ada juga yang berhenti di masjid atau SPBU Muara Burnai I Lempuing Jaya. Kendaraan arus balik ini kebanyakan berplat nomor B, D, F, H, L, T, Z dan N, sementara dari Sumatera berplat nopol BE, BH, BM, BL, BB, serta BG.
Baca Juga:
"Tahun ini, jalur Jalintim cukup nyaman. Dari Lampung ke Palembang hanya butuh waktu 6 atau 7 jam," ujar Tomi, salah seorang pemudik asal Jakarta.
Baca Juga:
KAYUAGUNG - Memasuki H+5 Idul Fitri, arus balik yang melintasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) khususnya di daerah OKI (Ogan Komering Ilir) Sumsel,
BERITA TERKAIT
- Bocah Tenggelam di Aliran Bendungan Sukajaya Palembang, Tim SAR Langsung Bergerak
- Calon Bupati Biak Numfor Diduga Melakukan Pencabulan
- Geram Melihat Sampah di TPS Mandala Krida, Menteri LH Panggil Pemkot Yogyakarta
- Pemkot Tangsel Pastikan Pembangunan SDN Ciputat 01 Sesuai Target
- Konon Kerugian Negara di Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Capai Rp 100 Miliar Lebih, Ini Kata BPKP
- Perkuat Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pilkada, Setara Institute Susun Rekomendasi Kebijakan