Arus Bawah Jokowi Nilai Agus Rahardjo Sedang Galau

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ), Umar Ibnu Fajar, menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Rahardjo sedang galau. Itu yang menyebabkan Agus melakukan tindakan ceroboh dengan menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Umar menyatakan, menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Jokowi merupakan sikap yang tidak bijaksana. Pasalnya, sudah jelas bahwa presiden tidak mempunyai kewenangan mengelola lembaga antirasuah sebagaimana UU 30/2002 tentang KPK.

Pihaknya juga mempertanyakan konsistensi Agus Rahardjo yang sebelumnya telah menyerahkan mandat kepada presiden. Pasalnya, pada hari ini, Senin (16/9), mantan kepala lembaga kebijakan pengadan barang/jasa pemerintah (LKPP) itu masih melantik dua pejabat di KPK, yaitu sekretaris jenderal dan direktur penuntutan.

"Karena itu, pernyataan Agus Rahardjo yang menyerahkan mandat kepada presiden itu bisa dikatakan gegabah, bahkan terburu-buru. Kami paham mungkin pimpinan KPK sedang emosional sekaligus galau dengan isu revisi UU KPK dan terpilihnya lima pimpinan KPK periode 2019-2023," ucap Umar kepada di Jakarta.

Namun demikian, dia meminta tetap harus ada kejelasan atas sikap penyerahan mandat yang pernah disampaikan Agus. Apakah pernyataan itu bentuk pengunduran diri atau tidak. Dengan begitu, posisi pimpinan KPK sekarang tidak berada di ruang abu-abu.

"Supaya tidak timbulkan preseden buruk di kemudian hari. Kalau memang mundur ya bilang mundur. Seperti ditegaskan Presiden Jokowi, tidak ada yang namanya mengembalikan mandat," jelas Umar.

Terlepas dari polemik sikap gegabah pimpinan KPK tersebut, Umar mengatakan bahwa kerja-kerja pemberantasan korupsi harus tetap berlanjut. Dia juga mengingatkan jangan ada lagi pihak yang meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi ke depannya.

"Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, korupsi adalah musuh bersama. Maka beliau tentu tidak akan pernah kompromi dalam hal pemberantasan korupsi," tandas Umar. (fat/jpnn)